Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp156,2 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp12,6 triliun bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2017 sebesar Rp168,9 triliun. Belanja subsidi dalam APBN tahun 2018 terdiri dari subsidi energi Rp94,5 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp61,7 triliun. Realisasi belanja subsidi semester 31 sampai Mei tahun 2018 sebesar Rp 60,97 triliun atau 39,03 persen terhadap APBN (Kemenkeu, 2018). Realisasi tersebut terdiri dari belanja subsidi energi sebesar Rp 49 triliun telah mencapai 51,85 persen anggaran yang dialokasi sedangkan realisasi belanja subsidi non energi sebesar Rp11,97 triliun atau 19,40 persen. Permasalahan yang kerap terjadi dalam proses penyerapan belanja subsidi energi dipengaruhi perubahan ICP dan nilai tukar, sedangkan subsidi nonenergi dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengalihan subsidi berbasis harga menjadi subsidi berbasis rumah tangga, dimana pengalokasian anggarannya melalui belanja bantuan sosial Kementerian/Lembaga. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Untuk itu, pemerintah harus mengelola belanja subsidi agar lebih optimal melalui perubahan mekanisme pengelolaan belanja subsidi yang lebih efektif, memangkas proses administrasi yang rumit, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi impor minyak. Melalui upaya tersebut diharapkan realisasi penyerapan anggaran bisa sesuai dengan target APBN.