Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi XI DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi XI DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi XI DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi XI DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi XI DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR RI.

Dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain indikator Human Capital Index (HCI) yang lebih rendah dibandingkan peers, tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal, skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang belum meningkat signifikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan, dan masih tingginya pengangguran lulusan vokasi. Namun hingga kini pemerintah secara konsisten melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transformasi pendidikan nasional terutama dalam upaya meningkatkan ketersediaan sarpras sekolah, penguatan PAUD, dan link and match pendidikan vokasi, serta kompetensi guru. Buku ini mengkaji hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra kerja komisi X dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan.