Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung maka seluruh dukungan keahlian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 413 Ayat 2, Undang-undang MD3 bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan Keahlian DPR RI. Pada Badan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran. Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan Peraturan Sekjen tersebut, tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN.Tugas dan fungsi pusat kajian anggaran adalah memberikan pelayanan keahlian kepada DPR RI secara optimal

Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Artinya, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah, yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Merujuk pada karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini, salah satu sektor yang perlu didorong perkembangannya adalah sektor perikanan. Dalam kurun waktu tahun 2010 – 2017, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan peningkatan produksi sektor perikanan. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum serta merta sejalan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan, yang diukur dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kondisi yang bertolak belakang ini merupakan indikasi adanya berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan, khususnya nelayan kecil dan buruh nelayan. Permasalahanpermasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan permodalan, sumber daya manusia yang rendah, rantai ekonomi yang tidak menguntungkan, ketergantungan barang input impor dan harga yang relatif mahal, regulasi yang tidak memihak serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia (khususnya nelayan) ke tingkatan yang lebih tinggi, pemerintah harus mampu dengan cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang sudah diuraikan tersebut. Ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Pertama, medorong pendirian dan penguatan koperasi nelayan. Kedua, peningkatan penerapan teknologi sesuai dengan kondisi sosial budaya pada setiap daerah. Ketiga, penguatan kapasitas SDM nelayan. Keempat, pembentukan badan logistik perikanan. Kelima, melakukan review dan perbaikan aturan perundang-undangan yang memberatkan nelayan kecil. Keenam, melakukan evaluasi dan perbaikan program yang pendanaannya bersumber dari APBN. Terakhir, mendorong pemanfaatan dana desa yang difokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Penulis : Slamet Widodo, S.E., M.E., Fransina Natalia Mahudin, S.E., Ricka Wardianingsih, S.E., Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.