Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Menganalisis efektivitas PMN terhadap kinerja BUMN. Berdasarkan perkembangan laba BUMN, pemerintah sebaiknya mampu berperan dalam membuat diversifikasi dalam membantu keuangan BUMN yaitu dengan pengelolaan dividen BUMN. selanjutnya akan lebih baik jika BUMN tidak terlalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Jika membutuhkan tambahan modal (equity financing), perusahaan dapat melibatkan investor swasta. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan manajer investasi agar mengajak investornya menanamkan modal pada BUMN yang menjalankan proyek infrastruktur.

Pemerintah disamping berperan untuk mengurangi konsumsi rokok, juga berkewajiban untuk melindungi para pekerja IHT dan petani tembakau, salah satunya dengan memberikan fasilitas pelatihan mengenai teknik rajangan tembakau agar sesuai dengan standar pabrikan. Sehingga produk olahan tembakau yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan industri hasil tembakau bisa terdorong untuk mendapatkan pangsa pasar baru untuk menjual hasil olahan tembakau mereka. Selain itu untuk mendorong perekonomian daerah penghasil tembakau, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk program pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial.