Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 13 kelemahan pengendalian intern dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LKPP tahun anggaran 2017. Pada tahun anggaran 2017, entitas pemeriksaan BPK mencakup 87 Kementrian/Lembaga (K/L) dan 1 Bendahara Umum Negara (BUN). Entitas yang memperoleh opini WTP sebanyak 80 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 6 entitas, dan sedangkan 2 entitas lainnya memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 yang meliputi LKKL dan LKBUN. LKPP tahun 2017 terdapat 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan BUN yang menjadi obyek pemeriksaan BPK, dimana 80 LKKL atau 90,90 persen diantaranya memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, sedangkan sisanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian 6 LKKL atau 6,81 persen dan opini tidak memberikan pendapat 2 LKKL atau 2,28 persen. Opini WDP atas 6 LKKL dan opini TMP atas 2 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP tahun 2017 sehingga BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2017.