Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Untuk pertama kalinya, Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas n BPK RI memuat 12 permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan 4 temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Kementerian Lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 74 K/L, sebanyak 8 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan sebanyak 6 KL Tidak Memberikan Pendapat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2016 yang meliputi LKKL dan LKBUN. LKPP Tahun 2016 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP tahun 2016 terdapat 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan BUN yang menjadi obyek pemeriksaan BPK, dimana 74 LKKL atau 84 persen diantaranya memeperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, sedangkan sisanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian 8 LKKL atau 9 persen dan opini tidak memberikan pendapat 6 LKKL atau 7 persen. Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016. Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP tahun 2016 sehingga BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2016.