Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2022, yaitu tertuang menjadi Prioritas Nasional (PN) 3 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Salah satu sasaran yang akan dituju oleh pelaksanaan PN 3 adalah terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan, yang diukur dengan 3 indikator, yaitu nilai rata-rata hasil Programme for International Student Assessment (PISA), ratarata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Untuk mewujudkan PN 3 tersebut, terdapat beberapa Program Prioritas (PP) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya ialah PP 4 tentang Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas yang diukur dengan beberapa indikator, seperti rasio Angka Partisipasi Kasar (APK), tes PISA, tingkat penyelesaian pendidikan, partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan APK Pendidikan Tinggi (PT). Secara garis besar, beberapa indikator pendidikan yang ingin dicapai oleh pemerintah di tahun 2022 diringkas pada Tabel 1. Tulisan ini kemudian bertujuan untuk memberikan referensi mengenai perkembangan berbagai indikator pendidikan selama beberapa tahun terakhir, baik indikator dalam RKP 2022 maupun indikator lainnya yang dapat menjadi komplementer. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat memberi gambaran sejauh mana pemerintah harus mengupayakan strategi kebijakan pendidikannya, sehingga target indikator pendidikan tahun 2022 di atas kemudian dapat tercapai.

Politik dan keamanan menjadi salah satu unsur penting dalam suatu negara. Politik di definisikan sebagai segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat (Deliar Noer, 1983: 6). Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Politik merupakan ilmu mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Keamanan sendiri merupakan sebuah konsep yang multi interpretatif. Keamanan tidak hanya terbatas pada pertahanan serta perang, namun juga meliputi perpaduan antara ancaman militer dan non militer. Keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Keamanan nasional berkembang mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, dan keamanan insani. (Lemhanas, 2016). Politik dan keamanan sendiri memiliki keterkaitan erat terhadap pembangunan dan perekonomian dalam suatu negara. Mankiw (2000) mengungkapkan bahwa perekonomian sebuah negara tidak akan terlepas dari peranan faktor politik. Kondisi politik yang aman dan stabil akan berpengaruh positif terhadap perekonomian. Situasi politik yang stabil akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, dan situasi seperti ini merangsang pertumbuhan ekonomi, terbukanya akses untuk melakukan aktivitas- aktivitas yang produktif, sehingga produksi dapat ditingkatkan (Tarmidi, 2009). Berdasarkan beberapa literature review tersebut terlihat bahwa politik dan keamanan memiliki korelasi yang positif terhadap perekonomian. Sehingga, dalam referensi APBN ini ingin melihat dan menampilkan bagaimana posisi indikator politik dan keamanan Indonesia serta indikator perekonomian pada level provinsi.