Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang berharga bagi sistem kesehatan seluruh negara termasuk Indonesia. Sistem kesehatan yang andal merupakan modal utama untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi. Reformasi sistem kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan yang andal perlu terus mendapat perhatian dan dukungan seluruh pihak. Dalam bidang ketenagakerjaan, kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra kerja komisi IX dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan.

Perlindungan sosial (perlinsos) sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial telah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Cakupan program perlinsos meliputi seluruh lapisan penduduk, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat yang mampu. Meskipun demikian, sifat programnya berbeda antara dua kelompok tersebut. Program untuk masyarakat miskin dan rentan menggunakan skema tanpa kontribusi (bantuan sosial) berupa transfer uang tunai atau barang yang bersumber langsung dari APBN. Untuk golongan mampu, perlinsos menggunakan skema kontribusi melalui program jaminan sosial atau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemberian perlinsos diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan. Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra komisi VIII dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan.