Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Temukan berbagai publikasi dokumen dari PUSKAJI ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI mengenai Analisis dan Referensi APBN, Jurnal, Infografis dan lainnya.

Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2021:

Tanggal
2020-06-18
Penyusun
-

Optimisme peningkatan ekonomi global di tahun 2020 berubah setelah mewabahnya corona virus disease- 19 (Covid-19) sejak awal tahun ini. Dalam kurun waktu 5 bulan, secara global penderita Covid-19 sudah mencapai lebih dari 5.400.000 jiwa dengan total meninggal melebihi 340.000 jiwa. Episentrum persebaran Covid-19 yang awalnya di Tiongkok bergeser ke Amerika Serikat dan Eropa. Adapun 10 negara yang saat ini mengalami kasus terbesar yaitu Amerika Serikat, Brazil, Rusia, Spanyol, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Turki, dan Iran. Amerika Serikat kini mengalami kondisi terparah akibat Covid-19 ini dimana kasus yang positif sudah mencapai lebih dari 1.600.000 jiwa atau 30 persen kasus Covid-19 secara global. Sementara itu, Tiongkok kini mulai memulih dan posisinya turun ke posisi 14. [Worldmeter, Data Per 24 Mei 2020] Hingga memasuki kuartal II Tahun 2020, kondisi global semakin diselimuti ketidakpastian. IMF menyatakan bahwa saat ini dunia mengalami krisis yang tidak biasa, belum pernah dalam sejarah IMF menyaksikan perekonomian global mengalami stagnansi seperti ini (WEF, 2020). Stagnansi tersebut tercermin pada Global Purchasing Managers Index (PMI) yang tercatat sangat rendah di bulan April 2020 ini dibawah 40 (Gambar 1). Hal ini menunjukkan pesimisnya pelaku bisnis terhadap prospek ekonomi, yang menandakan berbagai sektor ekonomi mengalami kontraksi.

Investasi di Daerah dalam Era Desentralisasi

Tanggal
2020-01-07
Penyusun
-

Desentralisasi dalam bingkai negara kesatuan melahirkan tantangan baru bagi Indonesia dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan otnomi daerah yang hanya berhenti pada kemandirian fiskal daerah menjauhkan dari tujuan awal lahirnya otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kekeliruan pemahaman terhadap autonomy is automoney berasal dari belum utuhnya pemahaman pemerintah daerah terhadap tahapan desentralisasi. Keberhasilan desentralisasi yang dipahami saat ini baru hanya sampai pada tahap desentralisasi fiskal, belum mencapai tahap desentralisasi ekonomi yang mengacu kemandirian ekonomi lokal dengan cara memperbaiki daya saing daerahnya.Rendahnya pemahaman makna otonomi daerah serta paradigma autonomy is automoney mengakibatkan peningkatan pungutan liar dan rent seeker baik dari kepala daerah maupun perangkat daerah yang menyebabkan iklim usaha di daerah belum optimal menarik minat investor.