Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Kontribusi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan pada 2019 secara nasional tidak menunjukkan perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan Februari 2018 dan Agustus 2018. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar angkatan kerja yang meningkat dan masih didominasi oleh pekerja dengan latar belakang pendidikan dasar dan menengah mampu diserap oleh pasar tenaga kerja. Memastikan angkatan kerja tersebut memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja merupakan pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan oleh Pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK), baik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk memperkuat peran BLK dalam upaya penyerapan tenaga kerja, Pemerintah menetapkan revitalisasi pendidikan vokasi (Sekolah Menegah Kejuruan dan Balai Latihan Kerja) menjadi salah satu agenda utama dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020. Revitalisasi ini akan membuahkan hasil memuaskan, jika Pemerintah benar-benar mampu memastikan faktor krusial apa saja yang harus direvitalisasi. Tulisan ini akan mencoba mengkaji faktor-faktor krusial tersebut, dengan melakukan penelitian lapangan ke beberapa balai latihan kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bogor.

DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan digunakan dalam kegiatan seperti pengadaan moda transportasi darat dan air (minibus, pick up, speedboat, tambatan perahu, dermaga rakyat, jalan desa strategis dan jembatan gantung). DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT mulai tahun 2017 hingga saat ini. Dalam kurun waktu 2017-2019, alokasi DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari Rp844 miliar hingga Rp1,5 triliun. Namun pada TA 2020 terjadi penurunan pada pagu indikatif DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan menjadi sebesar Rp1 triliun dari total alokasi DAK Afirmasi sebesar Rp7 triliun.