Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Perkembangan era ekonomi digital yang selaras dengan perkembangan teknologi mulai banyak memberikan perubahan dalam sistem perekonomian, termasuk di dalamnya adalah pasar tenaga kerja yang menunjukkan pergeseran struktur lapangan kerja. Transformasi lapangan kerja dinilai memiliki dua sisi mata pisau; artinya, fenomena ini dapat menjadi ancaman dan memberikan peluang secara bersamaan. Peluang- peluang yang dibawa oleh era ekonomi digital mensyaraktkan permintaan akan digital talent, atau setidaknya high-skilled dan well-prepared workers untuk dapat catch up dengan growth pace era ini.

Sejak diintroduksi tahun 2001, bersamaan dengan pemberlakuan efektif Undang- Undang (UU) 22/1999 dan 25/1999, DAK telah mengalami metamorfosis dalam nilai alokasi, daerah penerima, dan cakupan bidang kegiatan. Awalnya di tahun 2003, DAK dialokasikan untuk 5 (lima) bidang saja, kini bidang alokasi DAK berkembang menjadi 11 bidang. Sementara itu DAK fisik bidang pendidikan bertujuan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan, dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas. Hingga kini, DAK bidang pendidikan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah. Alokasi DAK dalam bidang ini terlihat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa masalah dalam pemanfaatan DAK Pendidikan ini diantaranya: masih ditemukan tumpang tindih kewenangan; ketersediaan lahan; permasalahan pada e-planning; keterlambatan pencairan DAK. Dari temuan BPK juga diketahui bahwa banyak dana yang tidak terserap secara optimal dan meninggalkan kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan. hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri karena ketidakterserapnya dana muncul karena permasalahan atau kendala yang dibahas sebelumnya. Selain itu, dari kajian Bappenas diketahui bahwa DAK pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM dan komponennya, seperti rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Selain itu, DAK pendidikan tidak atau belum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perbaikan indikator outcome kinerja pembangunan daerah. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa masalah dalam implementasi DAK saat ini lebih banyak diakibatkan oleh kurang baiknya mekanisme penentuan bidang prioritas dan daerah penerima DAK, bukan karena kecilnya jumlah moneter dari alokasi DAK per bidang tersebut. Jika dilihat, masih banyaknya ruang kelas yang rusak, perpustakaan dan laboratorium yang rusak, hadirnya DAK pendidikan masih perlu peningkatan dalam pemanfaatannya. Namun sayangnya, hingga kini indikator yang menyajikan kualitas peningkatan pendidikan masih belum ada sehingga sulit untuk mengukur efektivitas peran DAK pendidikan secara ilmiah.