Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus menjadi RPJM tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025). Meskipun klaim pemerintah terhadap beberapa indikator kesejahteraan rakyat mengalami perbaikan sebagai hasil dari RPJM sebelumnya, kinerja APBN di tahun 2020 dihadapkan pada berbagai tantangan untuk dapat tumbuh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Gaung perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global masih membayangi perekonomian domestik. Di sisi lain, peningkatan daya saing ekonomi menjadi salah satu isu penting untuk dapat meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global. Berbagai insentif perpajakan yang ditujukan bagi dunia usaha dan stimulus belanja untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada akhirnya bermuara pada upaya pemerintah untuk mengelola kualitas belanja negara dengan lebih baik.

Memasuki triwulan kedua 2020, APBN menghadapi tantangan berat dengan merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memaksa pemerintah menghitung ulang berbagai prioritas dan kebijakan, terutama pada sisi kebijakan belanja negara. Alokasi belanja kesehatan yang pada APBN tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp132,2 triliun dipastikan tidak proporsional untuk menahan kecepatan penyebaran pandemi ini. Dampak pandemi ini tidak hanya menyebabkan banyaknya korban, namun dampaknya juga sangat dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Berbagai himbauan untuk menekan penyebarannya juga sangat memukul perekonomian domestik.