Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Buku ini berisikan informasi dan pengetahuan terkait postur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN yang lebih terperinci.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan dalam jumlah yang terus meningkat namun harus tetap mengamankan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap konsumsi, baik jumlah maupun kualitas nutrisi yang seimbang. Pada saat yang sama, sektor pangan dan pertanian juga menjadi lahan tumpuan penghidupan bagi 26,1 juta rumah tangga petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, serta menyumbang 14,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB), atau menjadi industri kedua terbesar secara nasional. Meskipun begitu sektor pertanian sering menghadapi masalah, antara lain adalah kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terutama padi terhadap pertumbuhan sektor pertanian cukup besar, akan tetapi peningkatan ke depan semakin lambat. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penyediaan bahan baku industri khususnya untuk industri pengolahan pangan yang berasal dari hasil pertanian akan semakin tinggi. Selain itu, dengan semakin terbukanya pasar global dan diberlakukannya ASEAN Economy Community (AEC) pada 2015, persaingan perdagangan komoditas pertanian akan semakin meningkat dan pasar domestik kemungkinan akan dibanjiri oleh produk-produk Pusat Kajian Anggaran – Badan Keahlian DPR RI | xi hasil pertanian dari luar. Untuk mengurangi tekanan produk-produk dari luar tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan daya saing sekaligus peningkatan nilai tambah produk-produk primer pertanian dan olahannya. Buku ini merupakan kumpulan informasi terkait sektor pangan dan pertanian dimulai dari penetapan regulasi dan kebijakan kedaulatan pangan, perencanaan, pengalokasian anggaran, permasalahan bidang pangan dan pertanian, serta tantangan yang dihadapi sektor pangan dan pertanian ke depan. Informasi yang diperoleh disarikan dari berbagai sumber dan publikasi dari instansi terkait khususnya Kementerian Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, dan sumber-sumber lainnya. Adapun maksud penyusunan buku ini adalah sebagai bentuk dukungan substabtif Badan Keahlian DPR RI dan sumbangan pemikiran bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan, khususnya pelaksanaan fungsi anggaran.