Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara jelas menengaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, negara yang diwakilkan oleh Pemerintah harus terus melakukan proses pembangunan dari masa ke masa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi hampir 256 juta jiwa penduduk Indonesia, sudah pasti membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar. Pendanaan yang sangat besar tersebut sudah pasti tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah melalui keuangan negara. Peran swasta dan entitas masyarakat sangat dibutuhkan. Ditengah perlambatan ekonomi yang masih terus berlanjut hingga saat ini, mengharapkan peran swasta dalam konteks pendanaan pembangunan juga dirasa sulit. Padahal percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia sudah menjadi sebuah keharusan agar tidak semakin tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, peran pendanaan yang bersumber dari APBN harus dioptimalkan dan diperkuat untuk memastikan proses pembangunan terus berjalan dan berkesinambungan. Bahkan tidak hanya berjalan saja, proses pembangunan juga harus mampu mendorong akselerasi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, berkaca pada kondisi keuangan negara hingga saat ini yang kapasitasnya masih rendah, rasanya menjadi sulit mengharapkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan dapat terjadi dalam waktu dekat. Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi terkait keuangan negara kita. Mulai dari masih terbatas dan rendahnya sumber-sumber penerimaan negara, hingga pada efektifitas dan efisiensi penggunan anggaran negara yang harus terus ditingkatkan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari pemikiran bahwa peran pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN harus dioptimalkan dan diperkuat serta masih banyaknya tantangan dan permasalahan terkait kondisi keuangan negara itulah, buku ini kami susun dan terbitkan. Buku ini akan mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses pembangunan di Indonesia.

Sampai triwulan I tahun 2017, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia terus membaik. Ditengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja perekonomian Indonesia masih cukup stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya perbaikan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi dari beberapa lembaga pemeringkat utang internasional, seperti Moody’s yang memberikan perikat BBB, Fitch Ratings dengan peringkat BBB-, Japan Credit Rating Agency dengan peringkat BBB-, Rating & Investment dengan peringkat BBB- serta S&P Global dengan peringkat utang jangka panjang BBB- dan peringkat utang jangka pendek AAA. Alasan kenaikan peringkat utang dari lembaga internasional ini dikarenakan berkurangnya resiko fiskal seiring kebijakan anggaran oemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan. Selain itu, pemerintah juga dinilai telah merumuskan kebijakan yang efektif dalam mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Namun, dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, peringkat utang Indonesia masih di bawah kedua negara tersebut, sehingga Indonesia harus lebih giat lagi dalam mejaga kestabilan makroekonominya. Dari sisi penerimaan negara, perolehan data program tax amnesty serta pengelolaam pengeluaran fiskal saat ini lebih terkendali. Bank sentral juga turut andil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi dampak dari gejolak ekonoi dan keuangan kepada stabilitas makro ekonomi. Namun, tantangan dari eksternal seperti, dinamika ekonomi negara maju, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, perkembangan ekonomi di Tiongkok, faktor geo- politik serta keamanan regional dan dunia masih harus diwaspadai dan diantisipasi pengaruhnya terhadap volatilitas nilai tukar Rupiah. Penguatan fungsi alokasi terus dilakukan pemerintah dengan memperbaiki alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas, mendukung program prioritas, memperkuat modal dasar yaitu sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap kesesuaian antara anggaran dan program prioritas harus senantiasa ditingkatkan sehingga tujuan yang telah dicantumkan dalam nawacita dapat tercapai. Tingkat kemiskinan dan pengangguran telah berhasil diturunkan, namun masih terdapat lebih dari 27 juta yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kesenjangan baik pendapatan maupun antarwilayah serta berbagai permasalahan sosial lain masih menjadi tantangan pemerintah untuk diselesaikan. Selain keselarasan antara visi dan anggaran, pemerintah juga seyogyanya melakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan antarsektor sehingga tidak lagi ditemukan peraturan yang saling tumpang tindih atau malah menghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif. Perbaikan kondisi makroekonomi saat ini harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan sehingga mampu menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi di Indonesia, sehingga investasi dapat menjadi motor tambahan penggerak pertumbuhan ekonomi selain konsumsi agregat yang selama ini masih menjadi primadona.