Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Buku ini merupakan ringkasan arah kebijakan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022, baik berkaitan dengan asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan, belanja, pembiayaan anggaran, maupun reformasi struktural dan reformasi fiskal.

Menurut konstitusi, tujuan utama pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Salah satu sumber pendanaan yang paling utama adalah bersumber dari rakyat yang dipungut melalui sistem perpajakan. Dalam dua dekade terakhir, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara sebesar 73,02 persen setiap tahunnya. Kontribusi perpajakan nasional yang besar ini menunjukkan bahwa pajak memainkan peran yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (fungsi budgetair). Selain itu, perpajakan nasional juga memainkan peran fungsi regulerend, dimana pemerintah menggunakan instrumen perpajakan guna mengatur, mendorong dan mengendalikan berbagai aktivitas ekonomi ke arah yang lebih baik. Dalam perjalanannya, pelaksanaan peran perpajakan (baik budgetair maupun regulerend) mengalami dinamika yang terus bergerak dari tahun ke tahun. Yang paling anyar adalah telah disampaikannya RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan (omnibus law perpajakan) kepada DPR RI untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang, serta lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Secara umum, RUU omnibus law perpajakan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi budgetair dan regulerend. Berangkat dari hal tersebut di atas, kami mencoba menyusun dan menerbitkan buku ini. Buku ini akan mencoba menyajikan analisis terkait beberapa isu penting perpajakan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan fungsi budgetair dan regulerend perpajakan, dalam kerangka mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi perpajakan dan pelaksaanaan fungsi regulerend perpajakan. Akhir kata, semoga buku ini mejadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.