Berdasarkan perkembangan neraca perdagangan Indonesia, sejak tahun
2012 neraca perdagangan Indonesia kerap mengalami defisit
dibandingkan surplus. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor,
diantaranya: perlambatan perekonomian global dan kondisi geopolitik
yang memengaruhi penurunan permintaan terhadap barang ekspor
Indonesia; meningkatnya ketergantungan akan bahan baku impor pada
industri manufaktur sehingga mengakibatkan harga barang ekspor
menjadi kurang kompetitif karena terpengaruh oleh exchange rate
exposure dimana nilai Rupiah lebih sering mengalami depresiasi
dibandingkan apresiasi sehingga harga beli barang impor menjadi lebih
mahal; belum fokusnya pemerintah dalam mengembangkan industri yang
menjadi unggulan Indonesia sehingga kebijakan perdagangan, industri,
maupun alokasi anggarannya masih belum optimal mendorong
peningkatan produksi dan ekspor Indonesia; kebijakan pengenaan tarif
dan nontarif oleh beberapa negara untuk melindungi industri dalam
negerinya; defisit neraca migas yang disebabkan oleh belum
meningkatnya kemampuan Indonesia dalam mencari sumber migas baru
untuk dilakukan eksplorasi maupun ekspolitasi; serta perang dagang
antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Pada buku bunga rampai ini akan menyajikan artikel yang membahas
variabel yang menjadi fokus perbaikan pemerintah dalam memperbaiki
neraca perdagangan Indonesia, diantaranya mengenai investasi, tenaga
kerja, dan industri. Investasi menjadi krusial karena merupakan salah
satu faktor yang mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.
Investasi di sektor industri menjadi penting karena dengan meningkatnya
kemampuan sektor industri melakukan ekspansi maka akan memiliki
multiplier effect yang lebih baik terhadap variabel makro yang lain seperti,
penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan negara melalui pajak,
peningkatan konsumsi agregat karena peningkatan pendapatan perkapita,
dan kesemuanya akan berujung pada perbaikan pertumbuhan ekonomi
nasional.
Berangkat dari ketiga variabel tersebut, buku ini akan menyajikan artikel
yang membahas dari mulai kebijakan yang ada selama ini, perkembangan
investasi, tenaga kerja, maupun industri, serta rekomendasi yang dapat
menjadi pertimbangan pemangku kewenangan.