Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Pembangunan desa, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Presiden Jokowi-JK menebalkan frase “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Kini pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi), melainkan dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (desentralisasi). Pada hakikatnya, pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Dana Transfer Khusus (DTK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. DTK harus digunakan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.