Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Lonjakan harga minyak mentah dunia memaksa pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM dalam negeri dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Di tengah penolakan tersebut, pemerintah masih terus mencari cara untuk dapat menekan harga BBM. Salah satunya yaitu pemerintah berencana untuk memasok minyak dari Rusia dengan harga yang relatif lebih murah 30% dibandingkan dengan harga pasar internasional. Namun, terdapat konsekuensi yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah apabila tetap mengeksekusi rencana tersebut.

Dalam rapat panja bersama pemerintah pada 12 September silam, Ketua Banggar DPR RI melontarkan wacana untuk dilakukan kajian penghapusan 450 VA yang kemudian dialihkan bertahap ke 900 VA dan tetap bersubsidi. Wacana tersebut dilatarbelakangi kondisi PLN yang terus mengalami kelebihan pasokan listrik. Diproyeksi mencapai 6 gigawatt (GW) di tahun 2022 dan akan bertambah menjadi 7,4 GW di tahun 2023, serta akan mencapai 41 GW di tahun 2030. Latar belakang lain yaitu beban subsidi dan kompensasi. Dalam outlook APBN 2022, subsidi dan kompensasi listrik tercatat sebesar Rp59,6 triliun. Namun, diproyeksikan membengkak hingga akhir tahun 2022 menjadi sebesar Rp 131,02 triliun.