Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terancam mundur kembali. Proses penyelesaian proyek KCJB pun membutuhkan biaya tambahan dari pemerintah. Biaya proyek KCJB telah membengkak menjadi USD8 miliar (setara Rp114,24 triliun), atau bertambah USD1,9 miliar dari rencana awal sebesar USD6,07 miliar. Penyebabnya adalah karena terjadinya cost overrun (kelebihan biaya) dalam pengerjaannya. Proyek KCJB awalnya ditargetkan selesai di tahun 2019, kemudian mundur ke tahun 2022 dan yang terbaru targetnya mundur kembali menjadi Juni 2023. Dirut Utama PT KAI menyatakan bahwa saat ini kas PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) sudah menipis, dan jika Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak cair di tahun ini, dapat membuat penyelesaian proyek semakin terhambat dan target terbaru yaitu pada Juni 2023 terancam mundur juga.

Dengan aktivitas perekonomian yang semakin pulih dan disertai dengan mobilitas yang meningkat, berimplikasi terhadap kuota volume BBM bersubsidi dalam APBN 2022 yang diperkirakan akan habis pada Oktober 2022. Sebelumnya per 1 Juli 2022, pemerintah telah melakukan uji coba pembelian BBM pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina di 11 wilayah yang tersebar pada 5 provinsi. Hal ini dilandasi dari kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menemukan bahwa BBM jenis solar, 89 persennya dinikmati oleh dunia usaha, sedangkan hanya 11 persen yang dinikmati oleh rumah tangga (95 persen rumah tangga mampu dan 5 persen rumah tangga miskin). Adapun untuk BBM jenis pertalite menurut Kemenkeu sebesar 14 persen dinikmati oleh dunia usaha dan selebihnya sebesar 86 persen dinikmati oleh rumah tangga (20 persen rumah tangga miskin dan 80 persen rumah tangga mampu). Adapun untuk LPG disebutkan mayoritas dinikmati rumah tangga mampu (86 persen).