Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Per 3 Juli 2019, realisasi anggaran Kemenkes semester I tahun 2019 mencapai Rp36,01 triliun atau 61,29 persen dari pagu dalam APBN tahun 2019. Penyerapan anggaran tersebut lebih tinggi 4,63 persen dibandingkan dengan penyerapan pada periode yang sama di tahun 2018 yang sebesar 56,66 persen. Rata-rata penyerapan tertinggi berada di unit Sekretariat Jenderal (Setjen), yaitu sebesar 63,96 persen yang disebabkan oleh adanya pembayaran dimuka untuk program JKN. Sedangkan, rata-rata penyerapan terendah berada di unit Kefarmasian dan Alat Kesehatan(Falmalkes) sebesar 14,34 persen yang disebabkan oleh terlambatnya pengadaan obat dan vaksin (kuartal 3 dan 4). Ada beberapa permasalahan dalam proses penyerapan belanja Kemenkes, antara lain; kurangnya kemampuan penyerapan belanja barang dan modal, kurangnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan anggaran, belum optimalnya perencanaan anggaran pembagian kewenangan kantor pusat dan daerah serta kurangnya cakupan sasaran kegiatan dekonsentrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ada beberapa rekomendasi agar capaian penyerapan anggaran Kemenkes lebih optimal yaitu: proses pengadaan barang dan jasa lebih dipercepat, monitoring dan evaluasi pemanfaatan anggaran untuk peningkatan kualitas belanja, perencanaan yang matang pada kantor pusat dan daerah, perluasan cakupan sasaran anggaran dekonsentrasi seperti orientasi dan pelatihan agar pemanfaatan anggaran lebih optimal.

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2018 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan BPK dilakukan atas LKPP Tahun 2018 yang meliputi 86 LKKL dan 1 LKBUN. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2018. Hasil pemeriksaan atas 86 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 81 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 4 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Atas Opini yang diberikan terhadap LKKL dan LKBUN tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2018, sehingga, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2018