Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang strategis terhadap perekonomian. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi manfaat dari pembangunan infrastruktur, diantaranya peranan regulasi, tingkat kesadaran kepala daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya, keselarasan perencanaan pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan alokasi anggaran infrastruktur. Dalam analisis ini menyajikan dua contoh kasus daerah dengan karakteristik dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbeda. Dalam analisis lebih lanjut akan menggambarkan bagaimana peran setiap kepala daerah dalam meningkatkan daya ungkit pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan sektor utama dalam perekonomian di Bali yang terdiri Pertanian, Pariwisata dan Konstruksi. Pembangunan serta perbaikan Jaringan Irigasi, serta perbaikan waduk telah mampu mengurangi risiko gagal panen atas produksi pertanian, serta pembangunan infrastruktur di sektor jalan dan jembatan juga telah mampu menyediakan akses yang memadai bagi perekonomian. Terkait kemiskinan, dalam kurun waktu enam tahun terakhir, terdapat kecenderungan tren penurunan presentase penduduk miskin. Namun, faktor perubahan cuaca berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ke 2016 yaitu dari 6,23% menjadi 5,95% Provinsi Banten berhasil menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Hal ini terecermin dari penurunan angka kemiskinan, kesenjangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 persen di atas pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 5,07 persen. Selain itu, Provinsi Banten juga telah menetapkan beberapa proyek strategis yang diharapkan mampu membangun konektivitas antara Banten Utara dengan Banten Selatan lebih baik lagi sehingga kemakmuran dapat lebih merata. Masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Banten dalam menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, diantaranya: pembangunan infrastrutur dasar yang belum merata, belum adanya sektor ekonomi potensial yang disiapkan sebagai sumber pertumbuhan baru, pertumbuhan UMKM yang tinggi tanpa diiringi SDM yang berkualitas sehingga memiliki daya saing rendah, kualitas infrastruktur yang belum optimal dan regulasi yang belum efektif dan efisien penerapannya. Rekomendasi dari analisis ini, diantaranya: membuat regulasi yang efektif dan efisien, melakukan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW, menentukan lead sector baru, meningkatkan kompetensi SDM, menguatkan research and development, menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas, mendorong kepala daerah untuk lebih inovatif, dan mengembangkan inovasi dalam pembiayaan untuk infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah memerlukan dukungan dana yang besar. Peningkatan anggaran infrastruktur dalam APBN merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Namun peningkatan anggaran infrastruktur yang tidak disertai dengan peningkatan penerimaan negara mengakibatkan melebarnya defisit anggaran dalam APBN. Sehingga pemerintah memerlukan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Mengeluarkan SBN merupakan salah satu cara untuk memperoleh pembiayaan. Namun dalam setiap penerbitan SBN pemerintah harus menanggung biaya, baik itu biaya administrasi ataupun beban bunga. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengelola utang pemerintah. Utang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. Namun utang juga dapat menimbulkan krisis ekonomi yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Sehingga analisis ini akan menganalisis bagaimana strategi pengelolaan utang saat ini? Dalam rangka melakukan pengelolaan utang, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel merupakan syarat utama agar utang dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional. Pengendalian inflasi juga harus dilakukan sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah dalam setiap penerbitan SBN dapat diminimalisir. Selain itu inflasi yang rendah dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Perbaikan yang terus menerus perlu pemerintah lakukan, khususnya dalam rangka meningkatkan invesment grade. Peningkatan investment grade dapat menekan cost of fund yang harus ditanggung pemerintah dalam setiap penerbitan SBN. Stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi diperlukan dalam rangka membangun iklim investasi yang kondusif. Pemerintah perlu melakukan manajemen resiko yang baik dalam rangka menghindari default.