Pusat Kajian Anggaran BKD SETJEN DPR RI

Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ke level yang lebih tinggi merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Artinya, pencapaian tujuan akhir tersebut sangat bergantung pada prioritas perencanaan pembangunan pemerintah, yang disesuaikan dengan karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini. Idealnya, perencanaan pembangunan diarahkan untuk mendorong perkembangan kegiatan atau sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak yang besar dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Merujuk pada karakteristik dan struktur perekonomian Indonesia saat ini, salah satu sektor yang perlu didorong perkembangannya adalah sektor perikanan.

Perubahan ketatanegaraan di Indonesia ikut menyumbang reformasi politik anggaran di Indonesia. Perubahan dari sentralistik ke desentralistik, dari executive heavy menjadi legislative heavy, serta pemilihan langsung bagi kepala negara maupun kepala daerah berimplikasi pada pelaksanaan politik anggaran. Beban anggaran bertambah diantaranya disebabkan oleh adanya penambahan anggota legislasi, pemekaran wilayah yang digunakan sebagai basis suara, dan peningkatan transfer ke daerah. Pelimpahan kewenangan berimplikasi luas terhadap politik anggaran yang dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menentukan besaran alokasi sering kali disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Hal ini terlihat pada pengalokasian anggaran sosial maupun belanja konsumsi akan lebih tinggi pada saat setahun sebelum pemilu. Politik anggaran juga digunakan sebagai alat untuk memenuhi janji kampanye penguasa tersebut. Koordinasi antara kepala pemerintahan yang dipilih langsung sulit terjadi karena umumnya memiliki rasa sama-sama dipilih langsung sehingga kadang mengabaikan kepentingan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ketidakselarasan antara perencanaan pusat dan daerah juga terjadi disebabkan pemerintah daerah merasa lebih bertanggung jawab kepada dapilnya dibandingkan merealisasikan apa yang sudah tercantum di RPJP maupun RPJMN. Tantangan politik anggaran yang dihadapi Indonesia saat ini antara lain defisit anggaran yang lebar akibat kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif. Implikasi dari defisit ini antara lain realokasi anggaran dari belanja konsumsi ke belanja modal. Sehingga mulai mengganggu daya beli masyarakat saat ini. Selain defisit, utang pemerintah juga cukup mengkhawatirkan. Kepemilikan asing terhadap SBN juga terus meningkat dan harus diwaspadai agar tidak mengganggu kedaulatan bangsa. Perlu komitmen yang tinggi bagi setiap kepala pemerintahan untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral. Perlunya sistem yang transparan dan akuntabel dari perencanaan hingga pengawasan serta evaluasi agar kesinmabungan pembangunan tercapai. Untuk meminimalisir defisit, menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dapat menstimulus perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung serta pengehmatan belanja pemerintah melalui memperjelas kementerian/lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menggelontorkan suatu program. Sedangkan untuk meminimalisir peningkatan utang dapat dilakukan antara lain pemerintah perlu mendukung pendalaman pasar uang agar memperoleh diversifikasi intrumen pasar untuk memperoleh pembiayaan yang lebih murah, mudah dan berkesinambungan, selain itu debt switch, mencari utang dari lembaga keuangan yang fokus dalam pembangunan infrastruktur dengan biaya murah, dan reformasi perpajakan dapat dilakukan pemerintah agar tidak terlalu tergantung pada utang luar negeri yang akan mengganggu keadaulatan bangsa.